1.
Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia
Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN
adalah konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena
iyulah APBN selalu disususn setiap tahun. Maka secara gari besar APBN terdiri
dari pos – pos seperti dibawah ini :
·
Dari sisi
penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan
·
Sedangkan dari
sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
APBN disusun
agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip
berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan
pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan
pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kbutuhan biaya pembangunan di
Indonesia.
Meskipun dari
PELITA ke PELITA jumlah tabungan
pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami
peningkatan namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang
dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan.
Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan
terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjamanan luar negeri masih cukup besar.
Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA, prosentase tabungan pemerintah
sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas
dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan
beberapa kebijakan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan
penerimaan negara lainnya.
Untuk
menghindari terjadinya deficit anggaran pembangunan, Indonesia masih
mengupayakan sumber dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI ( Inter
Govermmental Group on Indonesia ) bukan lagi menjadi forum Internasional yang
secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan
lahirnya CGI ( Consoltative Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri
sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat bahwa
sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran
tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya.
2. Proses
Penyusunan Anggaran
Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam
periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Proses penyusunan anggaran
sangat penting dalam sebuah proses perencanan.
Secara garis besar, proses penyusunan anggaran terbagi
menjadi 2, yakni dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas
(bottom-up).
Dari Atas ke Bawah :
Merupakan proses penyusunan anggaran tanpa penentuan
tujuan sebelumnya dan tidak berlandaskan teori yang jelas. Proses penyusunan
anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah
uang dari pihak atasan kepada karyawannya agar menggunakan uang yang diberikan tersebut
untuk menjalanan sebuah program.
Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke
bawah, yaitu :
·
Metode
kemampuan ( the affordable method ), yaitu metode dimana perusahaan menggunakan
sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa
mempertimbangkan efek pengeluaran tersebut.
·
Metode
pembagian semena-mena ( Arbitrary allocation method ), yaitu proses
pendistribusian anggaran yang tidak
lebih baik dari metode sebelumnya.
·
Metode
persentase penjualan ( Percentage of sales ), yaitu menggambarkan efek yang
terjadi antara kegiatan iklan dan promosi yang dilakukan dengan presentase
peningkatan penjualan dilapangan.
·
Melihat pesaing
( competitive parity ) karena sebenarnya tidak ada perusahaan yang tidak mau
tahu akan keadaan pesaingnya.
·
Pengembalian
investasi ( return of investment ) yitu pengembalian keuntungan yang diharapkan
oleh perusahaan terkait dengan sejumlah uang yang telah dikeluarkan untuk iklan
dan aktivitas promosi lainnya.
Dari Bawah ke Atas :
Merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan
tujuan yang telah diterapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan
setelah tujuan selesai disusun. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas
merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran.
Ada 3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari
bawah ke atas, yaitu :
·
Metode tujuan
dan tugas ( Objective and task method ) yaitu dengan menegaskan pada penentusn
tujun dan anggaran yang disusun secara beriringan. Terdapat 3 langkah yang
ditempuh dalam langkah ini, yakni penentuan tujuan, penentuan strategi dan
tugas yang harus dikerjakan, dan pekiraan anggaran yang dibutuhkan utuk
mencapai tugas dan strategi tersebut.
·
Metode
pengembalian berkala ( payout planning ) yaitu menggunakan prinsip investasi
dimana pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu. Selama tahun
pertama, perusahaan akam mengalami rugi dikarenakan biaya promosi dan iklan
masih melebihi keuntungan yang diterima hasil penjualan. Tahun kedua,
perusahaan akan mencapai titik impas (break event point) antara biaya promosi
dengan keuntungan yang diterima. Setelah masuk tahun ketiga, barulah perusahaan
akan menerima keuntungan penjualan. Strategi ini hasilnya dirasakan dalam
jangka panjang.
·
Metode
perhitungan kuantitatif ( Quantitative models ) yaitu mengguakan perhitungan
statistik dengan mengolah data yang dimasukan dalam kommputer dengan teknis
analisis regresi berganda ( multiple regresion analysis ). Metode ini jarang
digunakan karena kompleks dalam pemakaiannya.
Alokasi Anggaran :
Setelah
mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program , hal
selanjutnya adalah bagaimana mengalokasikan anggaran yang tersedia.
Mengalokasikan anggaran berarti melakukan pembagian dana secara sistematis
berdasarkan keseluruhan anggaran yang dimiliki perusahaan untuk melangsungkan
program tersebut. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengalokasian
anggaran mencakup potensi pasar, ukuran dan segmen pasar, kebijakan perusahaan
skala ekonomni periklanan dan karakteristik perusahaan.
3. Perkiraan
Penerimaan Negara
Terdiri dari penerimaan bantuan program dan bantuan
proyek.
Perkiraan Penerimaan Negara
Secara garis besar sumber penerimaan Negara berasal
dari :
a)
Penerimaan dalam negeri
b)
Penerimaan pembangunan
Penerimaan Dalam Negeri
Pertama,penerimaan dalam negeri untuk tahun-tahun awal setelah masa
pemerintahan Orde baru masih cukup menguntungkan pada penerimaan dari ekspor
minyak bumi dan gas alam.
Namun dengan
mulai tidak menentunya harga minyak dunia,maka mulai disadari bahwa
ketergantungan penerimaan dari sector migas perlu dikurangi.Untuk keperluan itu
,maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya :
·
Deregulasi
bidang perbankan ( 1 Juni 1983 ).yakni dengan mengurangi peran bank
sentral.serta lebih member hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk
menentukan suku bunga deposito dan pinjaman sendiri.Dampak dari deregulasi
adalah meningkatnya tebungan masyarakat.
·
Deregulasi
bidang perpajakan (UU baru, 1 Januari 1984 ),untuk memperbaiki penerimaan
Negara
·
Kebijaksanaan-kebijaksanaan
lain yang selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan
mantap.
Penerimaan Pembangunan
Meskipun
telah ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah,namun
karena laju pembangunan yang demikian cepat,maka dana tersebut masih perlu
dilengkapi dengan dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar
negeri.Meskipun untuk selanjutnya bantuan luar negeri ( hutang bagi Indonesia )
tersebut makin meningkatnya jumlahnya,namun selalu diupayakan suatu mekanisme
pemanfaatan dengan prioritas sektor-sektor yang lebih produktif.Dengan demikian
bantuan luar negeri tersebut dapat dikelola dengan baik (terutama dalam hal
pengembalian cicilan pokok dan bunganya).
4. Perkiraan
Pengeluaran
Secara garis besar,pengeluaran Negara dikelompokkan
menjadi dua yakni.
a)
pengeluaran rutin
b) pengeluaran pembangunan
Pengeluaran Rutin Negara
Pengeluaran
rutin Negara adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah
terencana sebelumnya secara rutin,diantaranya:
·
Pengeluaran untuk belanja pegawai
·
Pengeluaran untuk belanja barang
·
Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom
·
Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang
·
Pengeluaran lain lain
Pengeluaran pembangunan
Secara garis besar,yang termasuk dalam pengeluaran
pembangunan diantaranya adalah:
·
Pengeluaran
pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga Negara,diantaranya untuk
membiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab
masing-masing departemen/lembaga Negara bersangkutan.
·
Pengeluaran
pembangunan untuk anggaran pembangunan
daerah( Dati I dan II )
·
Pengeluaran
pembangunan lainnya
Dasar Perhiungan Perkiraan Penerimaan Negara
Untuk
memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara,ada beberapa hal pokok yang harus
diperhatikan.Hal-hal tersebut adalah:
Penerimaan Dalam Negeri dari Migas
Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
·
Produksi minyak rata-rata per hari
· Harga
rata-rata ekspor minyak mentah
Penerimaan Dalam Negeri diluar Migas
Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
· Pajak
penghasilan
· Pajak
pertambahan nilai
· Bea
masuk
· Cukai
· Pajak
ekspor
· Pajak
bumi dan bangunan
· Bea
materai
· Pajak
lainnya
·
Penerimaan bukan pajak
·
Penerimaan dari hasil penjualan BBM
5. Dasar
Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara
Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara,ada
beberapa hal pokok yang harus diperhatikan.Hal-hal tersebut adalah, Penerimaan
Dalam Negeri dari Migas.
Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
·
Produksi minyak
rata-rata per hari
·
Harga rata-rata
ekspor minyak mentah
·
Penerimaan
Dalam Negeri diluar Migas
Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
·
Pajak
penghasilan
·
Pajak
pertambahan nilai
·
Bea masuk
·
Cukai
·
Pajak ekspor
·
Pajak bumi dan
bangunan
·
Bea materai
·
Pajak lainnya
·
Penerimaan
bukan pajak
·
Penerimaan dari
hasil penjualan BBM
No comments:
Post a Comment